Pemodelan Geoid yang Melebihi Akurasi Global

Tags: ITB4People, Community Services, Pengabdian Masyarakat, SDGs13

Telah 10 tahun berlalu semenjak Undang-Undang (UUIG) resmi disahkan Presiden Republik Indonesia. UUIG sejatinya merupakan undang-undang yang mengatur pengelolaan dan penanganan informasi geospasial di Indonesia.

Dengan begitu, informasi geospasial dapat digunakan sebagai hal fundamental dalam pengambilan keputusan untuk berbagai hal vital dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Sebut saja untuk. penataan ruang serta wilayah, kebencanaan, serta pengelolaan berbagai sumber daya (baik alam maupun manusia) yang terdapat di wilayah Indonesia.

Dalam perkembangannya, telah terdapat beberapa peraturan presiden (perpres) yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospa­sial. Salah satu di amaranya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 temang Perce­patan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP).

Perpres KSP bertujuan agar se­luruh peta yang dikelola kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dapat mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data spasial, serta satu portal bersama. Dengan begitu, pemasalahan tumpang-tindih yang mungkin terjadi dapat segera diidentifikasi dan dikoreksi. 

Berdasarkan KSP, sekilas terlihat bahwa kebijakan tersebut menitikberatkan pada aspek referensi horizontal. Padahal, aspek referensi vertikal juga diatur dalam UUIG tersebut.

Contohnya ialah tinggi dinyatakan dalam datum atau acuan vertikal tertentu, serta sistem tinggi tertentu. Menurut Peraturan Kepala Badan lnformasi Geospasial (BIG) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI-2013), secara eksplisit datum vertikal yang didefinisikan adalah geoid.

Geoid merupakan suatu bidang acuan vertikal yang dapat diguna­kan untuk menyatakan tinggi yang sesungguhnya. Arti kata 'sesungguh­nya' menunjukkan ketinggian yang didefinisikan memiliki arti tinggi fisis, yang dapat digunakan untuk menyatakan hal praktis seperti ke mana air mengalir.

Bila menatap perkembangan teknologi 5-10 tahun ke depan, spektrum kemanfaatan informasi geospasial akan lebih luas dengan adanya dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ten­tunya hal tersebut harus didukung dengan adanya informasi tinggi yang berkualitas. Informasi tersebut sangat esensial dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kasus mitigasi kebenca­naan, produk pemetaan tiga dimensi yang mengacu pada geoid teliti dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi wilayah potensi genangan banjir. Produk tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung pembentukan sistem peringatan kebencanaan dini. 

Lebih jauh, kemanfaatan infor­masi geospasial dapat digunakan umuk produk digital twin geospa­sial. Dengan demikian, itu dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya wilayah yang berbasis geospasial dengan baik dan cepat.

Pengembangan geoid teliti
 
Dalamera pemetaan modern saat ini, akuisisi data dapat dilakukan dengan cepat dan teliti untuk wilayah yang relatif luas dengan mengguna­kan teknologi GNSS (Global Naviga­tion Satellite system) dan lidar (light detection and ranging). Kendati de­mikian, teknologi tersebut memiliki kelemahan karena tinggi ukuran yang didapatkan mengacu pada bidang nonfisis yang digunakan teknologi tersebut.
 
Implikasi penggunaan bidang nonfisis sebagai acuan tinggi dapat menyebabkan kesalahan interpre­tasi ketinggian pada peta yang diha­silkan. Kesalahan interpretasi terse­but dapat berupa terbaliknya arah aliran air yang sebenarnya dengan yang ditampilkan pada peta yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlu­kan informasi geoid teliti agar peta yang dihasilkan dapat mengacu ke acuan tinggi tersebut.

Tim pelaksana penelitian dari Kelompok Keilmuan Geodesi (KKGD) Fakultas llmu Teknologi Kebumian lnsitut Teknologi Bandung telah melakukan pemodelan geoid di beberapa wilayah di Indonesia sebagai upaya awal untuk pemenuhan ke­butuhan geoid teliti nasional. Salah satu wilayah kajian penelitian ter­sebut ialah wilayah Yogyakarta. Pe­nelitian tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial.

Pemodelan geoid tersebut dilaku­kan dengan menggunakan data utama berupa data ukuran gaya berat terestris yang mencakup wi­layah penelitian. Selain itu, model geopotensial global (MGG) juga turut digunakan dan dilibatkan kedalam proses perhitungan secara numerik. Hasilnya, model geoid untuk wila­yah Yogyakarta didapatkan dengan resolusi spasial 1 menit atau sekitar 1,8 kilometer.
 
Tentunya, model geoid tersebut tidak akan berarti apa-apa apa­bila tidak mencapai akurasi yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji performa dari model geoid tersebut.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai undulasi geoid hasil pemodelan dengan data ukuran GNSS/leveling yang telah terikat pada stasiun pengamatan pasang-surut laut referensi. Hasil pengujian menunjukkan model geoid yang telah dibuat memiliki akurasi yang diharapkan, yaitu 4,32 sentimeter.

Pengujian juga dilakukan dengan membandingkannya dengan model geoid global lainnya yang telah ba­nyak digunakan di negara-negara lain seperti EGM2008 dan EGM96. Hasil menunjukkan geoid yang dihasilkan pada penelitian itu memiliki akurasi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan model geoid global tersebut.

Bahkan, penggunaan model geoid global dapat memberikan kesalahan interpretasi pada daerah pesisir. Misalnya, daerah yang seharusnya berupa daratan dapat direpresentasikan menjadi lautan pada peng­gunaan model geoid yang kurang tepat. (M-1)